Kasus dugaan pengeroyokan terhadap Kepala Desa (Kades) Hoho Alkaf di Banjarnegara memicu kehebohan publik.
Peristiwa yang terjadi usai audiensi penjaringan perangkat desa ini membuat Bid Propam Polda Jawa Tengah turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Video viral yang memperlihatkan Hoho dikeroyok oleh massa membuat banyak pihak penasaran dengan kronologi sebenarnya. Simak dan ikutin berita terbaru dan terviral lainnya hanya ada di Informasi dan Laporan Kriminal.
Kronologi Dugaan Pengeroyokan
Peristiwa bermula pada Rabu, 11 Maret 2026, ketika Kades Hoho menghadiri audiensi terkait seleksi perangkat desa di Balai Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Hoho mengaku telah diserang oleh beberapa anggota LSM yang gagal lolos seleksi perangkat desa. Ia menyatakan, saat keluar ruangan, tiba-tiba dihujani pukulan dari berbagai arah hingga kacamata dan atributnya rusak.
Menurut Hoho, kejadian ini tidak diantisipasi dengan baik oleh kepolisian. Ia merasa Kapolsek Mandiraja, AKP Akbarul Hamzah, kurang bersikap netral dan tidak melakukan pengamanan maksimal meski telah diberitahu tentang potensi kericuhan. “Kalau dari Polres dibarikade dari depan pintu, pasti saya aman,” kata Hoho.
Polres Banjarnegara saat itu membantah ada pengeroyokan, menegaskan pengamanan telah dilakukan dengan ketat. Kapolres Banjarnegara, AKBP Mariska Fendi Susanto, menegaskan situasi tetap kondusif meski video viral menunjukkan kerumunan yang tampak agresif.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Tindakan Propam Polda Jateng
Bid Propam Polda Jateng langsung mendalami laporan Kades Hoho terhadap Kapolsek Mandiraja terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Hal ini dilakukan untuk memastikan netralitas petugas dan mengetahui apakah ada tindakan berat sebelah saat mengamankan audiensi.
Propam akan mengumpulkan keterangan dari semua saksi untuk memverifikasi fakta di lapangan. Keterangan sepihak yang tersebar di media sosial dianggap belum tentu akurat, sehingga penyelidikan resmi menjadi penting. Tujuan Propam adalah memastikan setiap anggota polisi bertindak sesuai prosedur dan tidak memihak pihak manapun.
Selain itu, penyelidikan Propam juga mencakup kemungkinan kelalaian pengamanan yang berpotensi membahayakan korban. Pendalaman ini menjadi penting agar kasus serupa dapat dicegah di masa mendatang, terutama dalam kegiatan audiensi atau pertemuan publik.
Baca Juga: Fakta Mengejutkan Kasus Mayat Wanita Dibunuh Remaja Di Medan!
Dampak Dan Reaksi Masyarakat
Video pengeroyokan yang viral di media sosial memicu kehebohan dan beragam komentar masyarakat. Banyak yang mengecam tindakan anggota LSM yang menyerang Kades Hoho, sementara sebagian mempertanyakan peran kepolisian dalam menjaga keamanan.
Kades Hoho menekankan bahwa tujuan pelaporan bukan mencari pembalasan, melainkan agar polisi bertindak profesional dan tidak memihak. Ia berharap Propam dapat memberikan kejelasan terkait pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Kapolsek Mandiraja.
Sementara itu, warga Banjarnegara menyoroti pentingnya pengamanan yang lebih baik pada setiap kegiatan publik yang melibatkan pejabat desa. Kasus ini menjadi pengingat bagi aparat dan masyarakat untuk mengutamakan keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum saat terjadi kericuhan atau konflik di level desa.
Harapan Penyelesaian Kasus
Kapolres Kabupaten Banjarnegara menegaskan, semua pihak diminta bersabar menunggu hasil penyelidikan resmi dari Propam Polda Jateng. “Kasus ini kami serahkan sepenuhnya ke Propam, mereka yang mendalami,” ujarnya.
Kades Hoho berharap agar penyelidikan ini bisa menjadi pelajaran bagi aparat kepolisian untuk lebih sigap dan adil dalam mengamankan acara publik. Ia juga menekankan pentingnya transparansi agar tidak muncul kesalahpahaman di masyarakat.
Akhirnya, kasus dugaan pengeroyokan Kades Hoho menjadi perhatian nasional, karena menyoroti interaksi antara warga, LSM, dan aparat kepolisian dalam konteks pengelolaan perangkat desa. Penyelesaian yang adil diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan keamanan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari detik.com